TDUP PERJELAS USAHA PARIWISATA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

avatar Visit Bangka Belitung
Visit Bangka Belitung

PANGKALPINANG – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Advokasi Tatacara Pendaftaran Usaha Pariwisata Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut pihak Kemenpar RI kegiatan ini merupakan kegiatan yang strategis untuk menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku secara efektif terhitung awal tahun 2016.

  1. A Tajuddin selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat meresmikan acara, “Dengan adanya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), semakin memperjelas usaha pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Ini akan membantu masyarakat Bangka Belitung yang memiliki usaha pariwisata dalam menyesuaikan standar kualitas dari usaha ynag mereka miliki. Sehingga dengan usaha pariwisata yang telah memenuhi standar, akan memudahkan kita dalam menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya,” kata Tajuddin, Selasa (26/4).

Bertempat di Hotel Bangka City, Asisten Deputi Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bidang Kemitraan Usaha Pariwisata Widayanti Bandia menyampaikan bahwa kunci dalam memenangkan persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah peningkatan daya saing yang dilaksanakan melalui standarisasi/sertifikasi usaha pariwisata. Salah satu persyaratan sertifikasi adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Selain itu TDUP juga diperlukan dalam rangka penerapan sanksi usaha pariwisata yang tidak melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata (tidak sesuai standar),” katanya.

Sebagian besar pihak yang dilibatkan dalam kegiatan advokasi ini, antara lain Anggota DPRD yang membidangi pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota DPRD yang membidangi pariwisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPPTPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPPTPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PHRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ASITA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HPI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pelaku Usaha Hotel Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Output dari kegiatan advokasi ini berupa penandatanganan komitmen yang merupakan kebulatan tekad untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 350 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Keterangan foto:

  1. Kadisbudpar Prov. Kep. Babel saat memberikan sambutan
  2. Para peserta advokasi

 

 

Sumber                   : Disbudpar Prov. Kep. Babel

Penulis                    : Ernawati Arif

Fotografer               : Ernawati Arif

Editor                      : Yuliarsih

Updater                   : Bambang

Sumber: 

Disbudpar Prov. Kep. Babel