Aksi HAM Terkait Kebudayaan dan Pariwisata

avatar Visit Bangka Belitung
Visit Bangka Belitung

 Pangkalpinang – Disamping menyediakan fasilitas Ruang Menyusui, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Disbudpar Babel) juga memiliki Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya terkait kepentingan kaum perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan konflik lahan.

Aksi HAM tersebut tertera pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/1319/SJ tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2019, pada poin e, yakni Pelayanan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan,

Kepala Disbudpar Babel, Rivai mengatakan bahwa penerapan Aksi HAM tersebut mendukung kepariwisataan.

“Aksi HAM yang menjadi perhatian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata otomatis juga mendukung kepariwisataan kita, dimana Aksi HAM tersebut juga berdampak positif bagi kenyamanan wisatawan yang notabenenya adalah kaum perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas,” kata Rivai, melalui sambungan telepon, Kamis (28/3/2019).

Rivai mengatakan bahwa kenyamanan wisatawan berperan penting pada kunjungan wisatawan.

“Penting bagi pengelola tempat-tempat terkait penyelenggara kepariwisataan untuk memperhatikan kepentingan bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Hal ini mampu menciptakan kenyamanan bagi wisatawan dan berdampak pada kunjungan wisatawan,” katanya.

Sementara Sekretaris Disbudpar Babel, Engkus Kuswenda menyampaikan Aksi HAM terkait kebudayaan.

“Kalau yang berkaitan dengan bidang Kebudayaan, yakni permasalahan di masyarakat adat atau konflik lahan yang dilaporkan kepada kami secara resmi,” kata Engkus yang ditemui di ruang kerjanya.

Mendukung hal tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan, Zuardi juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengaduan atau pelaporan resmi terkait permasalahan masyarakat adat atau konflik lahan.

“Paling tidak, sejak saya ditugaskan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan hingga saat ini, belum ada laporan atau pengaduan terkait permasalahan dari masyarakat adat atau pun konflik lahan,” kata Zuardi yang juga ditemui di ruang kerjanya.

Pria yang akrab disapa Jo ini berpendapat bahwa masyarakat adat di Bangka Belitung memiliki kerukunan yang sangat baik.

“Menurut saya, kerukunan masyarakat adat di Bangka Belitung ini sangat baik, sehingga bisa menjaga suasana dan kondisi di masyarakat agar tetap kondusif. Mudah-mudahan kerukunan ini tetap terjaga,” kata Jo.   

 

Penulis  : Ernawati Arif

Foto        : dok.