Disbudpar Babel Selenggarakan Forum Group Discussion Terkait Penyusunan Pergub Tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan Tahun 2019

avatar Visit Bangka Belitung
Visit Bangka Belitung

Sungailiat. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) di Bangka Belitung.
Guna mempersiapkan rancangan peraturan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar FGD yang melibatkan seluruh stakeholder di sektor pariwisata dan sektor kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/12) di Hotel Tanjung Pesona, Sungaliat, Kabupaten Bangka.
Adapun kegiatan FGD tersebut membahas mengenai potensi bencana serta sinergitas seluruh stakeholder pariwisata dan kebencanaan untuk menyusun manajemen krisis kepariwisataan yang akan dituangkan dalam dokumen hukum berupa Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Pemerintah Provinsi Bangka belitung perlu memiliki pedoman untuk mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani dan mengevaluasi krisis kepariwisataan agar kepariwisataan di Provinsi Bangka Belitung dapat terlindungi dan berkesinambungan” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Yanuar saat membuka Kegiatan Forum Group Discussion Manajemen Krisis Kepariwisataan tersebut.
Yanuar menuturkan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) RI mulai untuk membuat peta bencana dengan tujuan untuk mengetahui wilayah yang rawan bencana, khususnya banjir yang sebelumnya pernah terjadi di wilayah Kab. Belitung, Belitung Timur, Bangka Barat dan Pangkalpinang serta wilayah lainnya yang juga rentan akan bencana banjir dan bencana alam lainnya.
“Penyusunan Pergub ini dapat dikatakan untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaruhnya nanti bisa memberikan rasa nyaman bagi wisatawan jika terjadi bencana. Apalagi Bangka Belitung merupakan salah satu destinasi wisata prioritas di Indonesia” ujar Yanuar.
Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kemenparekraf Bidang Multikultural sekaligus Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik, Guntur Sakti mengatakan bahwa Indonesia sangat rentan terhadap gangguan. Baik gangguan berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Hal tersebut perlu dipantau dan ditangani untuk menjaga citra pariwisata Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah menyusun peraturan mengenai Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.
“Tiga daerah di Indonesia telah ditetapkan sebagai proyek percontohan dalam menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Ketiga daerah tersebut adalah kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah dan NTB mewakili regional timur. Berdasarkan cakupan dampak dan ekspos citra negatifnya, krisis kepariwisataan dibagi menjadi tiga. Yaitu skala kabupaten atau kota, provinsi, dan skala nasional” ujar Guntur.
Karena itu, diperlukan serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang bisa dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk mensiapsiagakan, merespon dan memulihkan diri dari suatu krisis.


“Kerangka kerja manajemen krisis kepariwisataan terdiri atas Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi. Oleh karena itu, seluruh elemen pariwisata perlu bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk manajemen krisis kepariwisataan di Bangka Belitung” lanjutnya.
Selaku Ketua Tim Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Guntur Sakti menyambut baik diselenggarakannya FGD MKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Pergub tentang manajemen krisis kepariwisataan di Babel.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus pemangku kepentingan pariwisata dan kebencanaan untuk nantinya dipahami seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Adalah perlunya kajian khusus dalam merancang tata kelola destinasi wisata, penempatan signage dan warning yang efektif namun tidak menakutkan wisatawan,” kata Guntur Sakti.
Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bergerak cepat menindaklanjuti penyusunan Pergub tersebut, untuk meningkatkan citra positif pariwisata di Bangka Belitung serta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung.

(Imelda)