Pemberlakuan Program CHS Sektor Pariwisata di Era Tatanan Baru

avatar Agus Purnama
Agus Purnama
Agus Purnama, Pelaksana Subbagian Umum Disbudpar Babel
Agus Purnama, Pelaksana Subbagian Umum Disbudpar Babel

Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan krisis secara global, bahkan  hampir di seluruh negara di dunia, baik itu negara-negara maju dan juga negara berkembang, termasuk di dalamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Multi sektor yang terdampak wabah Coronavirus ini, tentunya sangat berpengaruh pada jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah satu tumpuan utama guna meningkatkan jumlah PDB, sekaligus sebagai sumber utama devisa negara, melalui banyaknya kunjungan turis, baik domestik maupun turis mancanegara.

Untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata di tanah air, Pemerintah menggelontorkan beragam insentif untuk meredam dampak virus corona terhadap perekonomian domestik. Sebagian besar insentif diarahkan untuk menyokong sektor pariwisata mulai dari diskon penerbangan domestik hingga pembebasan pajak hotel dan restoran. Maklum, sektor pariwisata disebut terkena pukulan paling kencang dari wabah yang berasal dari Kota Wuhan, China itu. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memilki efek berganda (multiplier effect) terbesar dalam perekonomian. Sebab, sektor pariwisata ditopang oleh beragam sub sektor mulai dari transportasi, akomodasi, hingga industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com: 2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masih satu digit pada 2018, porsi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Cuma 5,25 persen. Perlu tiga tahun untuk meningkatkan kontribusinya sebesar 1 persen yaitu dari 4,25 persen pada 2015. Di tahun yang sama, realisasi investasi sektor pariwisata mencapai US$ 1,6 miliar atau 80,43 persen dari target yang dicanangkan pemerintah kala itu, US$ 2 miliar. Kendati demikian, sumbangan devisa dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp 299, 5 triliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan.

Peranan sektor pariwisata nasional sangat krusial, sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di seluruh pelosok wilayah NKRI, dari Aceh hingga Papua.

Untuk itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Baparekraf) telah menyusun program Cleanliness, Health and Safety (CHS) sebagai tatanan new normal atau kenormalan baru di destinasi wisata. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, Jum’at 29 Mei 2020.

“Program CHS atau program kebersihan, kesehatan dan keamanan ini, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) serta kementerian atau lembaga terkait,”katanya. Menurut dia, hal ini merupakan strategi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar masyarakat nantinya dapat tetap produktif dan aman dari Covid-19. Ia menambahkan, terkait penerapan dan pengawasan program ini sudah dikoordinasikan dengan gugus tugas dan kepala daerah masing-masing wilayah. “Kesiapan daerah dan dukungan dari para pelaku industri dan ekonomi kreatif merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan protokol kenormalan baru ini,” ungkap Wishnutama. Adapun pelaksanaan protokol ini, nantinya akan melalui beberapa tahapan, mulai dari melakukan simulasi, sosialisasi dan publikasi kepada publik, dan yang terakhir melakukan uji coba.

“Pelaksanaan tahapan-tahapan ini, harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah,” sambung dia. Ia menyampaikan persiapan protokol kenormalan baru pariwisata ini, nantinya diterapkan ketika suatu daerah telah dinyatakan siap. Mengenai waktu pelaksanaannya, ia mengatakan, harus dilihat betul kondisi R0 atau R nought yang artinya angka potensi penularan. Lalu juga dilihat dari Rt atau R effective. Artinya, angka reproduksi terjadi setelah adanya intervensi dilakukan pemerintah pada daerah tersebut. “Harus melihat kesiapan masing-masing daerah juga. Kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya berpotensi nantinya untuk dapat memulai penerapan protokol ini,”lanjut Wishnutama.(Maria Arimbi Haryas Prabawanti-Mikhael Gewati : 29 Mei 2020)

Perlu kita diketahui, Penerapan program Standar Operasional Prosedur (SOP) CHS (Cleanliness, Health, and Safety) akan diberlakukan di tiap destinasi wisata maupun lokasi lain terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. CHS diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi dan industri pariwisata di Indonesia usai dilanda pandemi COVID-19, sehingga mendorong peningkatan pergerakan dan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Unsur-unsur penting dalam CHS yakni: Pertama, Cleanliness (kebersihan) itu, merujuk pada keadaan bebas dari kotoran (debu, sampah, dan bau) serta bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya; Kedua, Health (kesehatan), itu mencakup mempromosikan peningkatan parameter lingkungan dan mendorong penggunaan teknologi dan perilaku yang ramah lingkungan dan sehat; Ketiga, Safety (keselamatan), itu merujuk pada keadaan bebas dari risiko, bahaya, pencemaran, ancaman, gangguan yang bersifat permanen dan nonpermanen. Namun, yang tak kalah pentingnya selain penerapan CHS, perlu juga didukung penerapan konsep Zero waste management, yakni merujuk pada strategi dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang baik oleh pihak pengelola destinasi wisata di seluruh Indonesia. Perlu diingat, bahwa Konsep CHS mengacu pada protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, dan Sapta Pesona yang merupakan jiwa pariwisata di Indonesia.(pedulicovid19.kemenparekraf.go.id : 31 Mei 2020).

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak Covid-19 untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Ari Juliano Gema mengatakan program Cleanliness, Health, and Safety atau CHS adalah salah satu langkah untuk memastikan kesiapan masyarakat menjalani fase new normal atau situasi normal baru untuk menggerakkan perekonomian, termasuk di dalamnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya di sektor pariwisata, Ia menambahkan, terdapat pertimbangan keselamatan yang meliputi pengelolaan pengunjung, pengaturan jumlah kerumunan, pengaturan jarak antar-individu, dan penanganan pengamanan. “Termasuk mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat,” kata dia. (Bram Setiawan-Rini Kustiani : 28 Juni 2020).

Semoga dengan pemberlakuan Program CHS di sektor pariwisata tanah air (Indonesia), terutama di era new normal, dapat menjadi pedoman atau acuan bagi seluruh pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan seluruh pelaku industri pariwisata dalam menuju tatanan baru ekosistem di bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Selain itu, CHS, secara tidak langsung telah dijadikan sebagai pertimbangan utama bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara sebelum mereka berwisata. Walaupun, destinasi wisata yang dituju indah dan memiliki budaya khas yang menarik, namun wisatawan atau pelancong akan melihat apakah protokol kesehatan telah diterapkan di tempat yang mereka kunjungi. Pasca pandemi Coronavirus wisatawan akan lebih memperhatikan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 telah merubah paradigma pengembangan pariwisata di NKRI. Dalam artian, pariwisata tidak lagi hanya berbicara kuantitas kunjungan semata, tapi juga berbicara tentang kualitas kunjungan di setiap destinasi wisata yang ada di bumi pertiwi. (***).