Disbudpar Gelar Rapat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Babel

Pangkalpinang – Dalam rangka penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Babel mengadakan rapat bersama sejumlah anggota tim, di Ruang Bidang Kebudayaan, Disbudpar Babel, Selasa (2/10/2018).

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kebudayaan, Zuardi ini dihadiri 14 orang anggota tim yang berasal dari lintas bidang. Dalam rapat dibahas tentang keanggotaan, teknis penyusunan, dan strategi penyusunan.

PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. PPKD merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah.

Zuardi menyebutkan bahwa penyusunan PPKD Babel didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32.

“Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 menyebutkan bahwa Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di Tengah Peradaban Dunia Dengan Menjamin Kebebasan Masyarakat Dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-nilai Budayanya,” sebut Zuardi.

Zuardi melanjutkan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

“Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia,” lanjutnya.

Zuardi juga mengatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia.

“Pemajuan kebudayaan ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kotribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan,” katanya.

Hera Riastiana, Pengelola Urusan Kerjasama Pengembangan Seni dan Budaya menjelaskan sejumlah tahapan dalam penyusunan PPKDProvinsi.

“Ada 5 tahapan penyusunan PPKD Provinsi yang tertera dalam Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud). Pertama, Gubernur menyusun dan mengesahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD dari APBD, kedua Gubernur membentuk Tim Penyusun PPKD provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur, ketiga Gubernur membentuk Sekretaruiat PPKD provinsi yang bertugas membantu kerja Tim Penyusun dalam bidang administrasi, keempat Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan permasalahan, penyusunan rekomendasi dan indicator kerja untuk setiap rekomendasi yang dirangkum dalam dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Gubernur, dan terakhir Gubernur menetapkan Rancangan PPKD provinsi mejandi PPKD provinsi melalui SK Gubernur”, jelas Hera.

Dalam rapat telah disepakati pembagian tugas. Beberapa bab dalam penyusunan dibagi sesuai dengan seksi yang membidangi. Narasi diluar bab menjadi tugas Zuardi selaku Wakil Ketua II.

Penulis   : Ernawati Arif (Pranata Humas Disbudpar Babel)

Foto        : Rafiq Elzan