Kunjungi Disbudpar Babel, Pansus DPRD Belitung Timur Konsultasikan Peraturan Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pangkalpinang – Penyelenggaraan kepariwisatan membutuhkan peraturan yang dapat mengakomodir semua pihak, namun tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur, Ardian, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (21/3/2018).

Ardian beserta kelima anggotanya melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Menurut keterangan Ardian terdapat masalah sosial yang diakibatkan dari pergeseran fungsi warung-warung kopi yang sebelumnya mempopulerkan Manggar sebagai 1001 Warung Kopi.

“Dulu Belitung Timur dikenal dengan 1001 Warung Kopi, namun fakta di lapangan yang ditemukan bukan warung-warung kopi lagi, melainkan kafe-kafe remang-remang. Sehingga menjadi konflik dari sisi keagamaan,” kata Ardian.

Disamping itu, Ardian juga mengatakan bahwa perlu adanya sinkronisasi bidang pariwisata terhadap program kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat berjalan selaras.

“Kiranya ada poin atau item yang akan menjadi dasar penyelenggaraan kepariwisataan yang ada di Provinsi. Karena selama ini, banyak program-program yang ada di kami sepertinya tidak selaras dengan yang ada di Provinsi. Sehingga hanya berdampak pada masyarakat lokal, tidak secara regional” kata Ardian.

Setiap bidang yang ada di Disbudpar Babel memberikan tanggapan atau masukan untuk perihal dimaksud, dengan berbagai contoh persoalan atau pun penerapan peraturan kepariwisataan di daerah lain. Namun peraturan yang berlaku juga dibatasi oleh wilayah kabupaten/kota.

Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disbudpar Babel, Rusni Budiati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 kewenangan terkait dengan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

“Ada 13 TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 2 diantaranya merupakan kewenangan Provinsi, yakni yang di Kawasan Pariwisata dan di Daya Tarik Wisata. Ini pun masih dibatasi oleh wilayah kabupaten/kota. Sehingga menjadi kewenangan kabupaten/kota terkait,” kata Rusni.

Sementara Kepala Seksi Daya Tarik Wisata Disbudpar Babel, Yuliarsyah mengatakan bahwa dampak buruk dari pertumbuhan dan kemajuan pariwisata dapat diatur dengan regulasi agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga pembangunan pariwisata tetap menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

“Memang ada dampak-dampak sosial yang menjadi masalah sebagai tanda atau gejolak seiring pertumbuhan pariwisata, dalam hal ini Belitung Timur. Namun, hal ini dapat diatur dengan regulasi yang tepat, disepakati semua pihak terkait, tanpa ada yang dirugikan. Dan pembangunan pariwisata pun tetap dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat setempat khususnya,” kata Yuliarsyah.

Disamping itu, Yuliarsyah juga menyebutkan Kabupaten Bandung sebagai salah satu contoh dalam penerapan regulasi kepariwisataan.

“Di Kabupaten Bandung itu tidak ada yang mengeluarkan izin hiburan malam, dengan alasan untuk menjaga nilai-nilai agamis. Dan pariwisatanya cukup bagus, walau pun tidak ada izin untuk hiburan malam. Itu sebagai gambaran bahwa memang regulasi- regulasi itu bisa menyesuaikan kebutuhan di daerah,” kata Yuliarsyah.

Terkait di Belitung Timur, lanjutnya, penerapan regulasi-regulasi tertentu atau khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

 

Penulis                   : Ernawati Arif (Pranata Humas)

Foto                        : Rafiq Elzan