Kemenparekraf/Baparekraf RI Gelar 2 Kegiatan Bagi Pelaku Wisata di Belitung

avatar Agus Purnama
Agus Purnama
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf RI, Fadjar Hutomo saat memberikan sambutan di event Fasilitasi Akses Pembiayaan Desa Wisata Belitung di Ballroom BW Suites Hotel Belitung, Rabu, 23 Juni 2021
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf RI, Fadjar Hutomo saat memberikan sambutan di event Fasilitasi Akses Pembiayaan Desa Wisata Belitung di Ballroom BW Suites Hotel Belitung, Rabu, 23 Juni 2021

TANJUNG PANDAN, BELITUNG – Sebagai bentuk dukungan Pemerintah pusat terkait pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf RI) melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi menggelar Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Desa Wisata Belitung.

Kegiatan bagi penggiat Desa Wisata ini, dipusatkan Ballroom BW Suites Hotel, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Babel, Rabu, 23 Juni 2021,  dan dibuka Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf RI, Fadjar Hutomo.

Dalam sambutannya, Hutomo mengatakan, seperti yang kita ketahui bersama, dampak Pandemi COVID-19 telah dirasakan oleh hampir seluruh sektor dalam perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lesunya pasar usaha akibat adanya pembatasan fisik (physical distancing) dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik oleh Indonesia maupun negara lain selaku mitra dagang, secara signifikan telah mempengaruhi penurunan pendapatan dan jumlah lapangan usaha.

Tetapi dibalik itu semua, kata Hutomo, ada hikmah yang bisa diambil salah satu diantaranya adalah ekonomi digital tengah berkembang, pandemic telah mempercepat perkembangan ekonomi digital, flight to digital terjadi di semua negara termasuk Indonesia.

Khusus untuk sektor keuangan, pemanfaatan digitalisasi keuangan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan layanan keuangan di masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, berpotensi memeratakan pembangunan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Periode 2019 –Kuartal II 2020 menyebutkan bahwa ada Kenaikan 25,5 juta Pengguna Internet Baru di Indonesia. Sehingga total ada 196,71 juta jiwa pengguna internet atau 73,7% dari total jumlah penduduk Indonesia 266,91 juta jiwa.

Selanjutnya, sambung dia, Bank Indonesia (BI) mencatat sepanjang tahun 2020 transaksi non tunai mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan digitalisasi. Adapun, nilai transaksi digital banking mencapai Rp 2.774,5 triliun atau meningkat 13,91% secara tahunan dan volume transaksi digital banking pada Desember 2020 mencapai 513,7 juta transaksi, atau tumbuh 41,53% secara tahunan.

Ini semua adalah berita baik dan menjadi potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk tumbuh pesat menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Kawasan ASEAN, yang mana, pada tahun 2020 ekonomi digital Indonesia sekitar US$ 44 miliar dan diproyeksikan naik menjadi US$ 124 miliar pada tahun 2025 mendatang (setara dengan 40% nilai ekonomi digital Kawasan ASEAN).

Lebih lanjut, Hutomo menjelaskan, terkait dengan pemanfaatan pembayaran digital oleh UMKM akan menghasilkan data granular  transaksi keuangan, yang dikelola untuk dapat menghasilkan payment scoring, sebagai penilaian credit worthiness UMKM.

Salah satunya, menggunakan dengan  Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengembangan QRIS dapat me-leverage data transaksi granular UMKM kepada Lembaga keuangan/fintech dalam memberikan pinjaman dengan akurat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

“Langkah ini ,juga sejalan dengan langkah dengan kebijakan Kemenparekraf/Baparekraf RI terkait dengan adaptasi penerapan standar Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE ) untuk setiap destinasi wisata sebagai bentuk adaptasi di masa pandemi serta dalam percepatan pemulihan penyelamatan UMKM,”ungkapnya.

 

Desa Wisata Jadi Alternatif

Masih dikatakan dia, perlu Kemenparekraf/Baparekraf RI sampaikan bahwa desa wisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dan menjadi salah satu program Pemerintah Republik Indonesia yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi.

Desa Wisata saat ini menjadi pariwisata alternatif yang tengah menjadi tren dan banyak digandrungi di kalangan wisatawan. Pariwisata ini mengusung konsep interaksi antara alam, budaya, dan masyarakat lokal.

Namun, tidak setiap desa dapat dijadikan desa wisata, karena sekurangnya diperlukan tiga komponen untuk membangunnya. Komponen pertama adalah dengan melihat potensi wisata yang tersedia.

Di sini perangkat desa harus memiliki basis data yang jelas mengenai lahan, lokasi, daerah serta bagaimana ekosistem yang dapat membantu pengembangan destinasi wisata nantinya.

Komponen berikutnya adalah dengan melihat minat dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat. Desa wisata akan sangat berkembang jika dikelola oleh desa itu sendiri, kebutuhan akan organisasi yang khusus mengurusi desa wisata dibutuhkan agar berkelanjutan serta melibatkan pihak yang menentukan arah desa wisata.

Komponen terakhir adalah konsep desa wisata yang harus unik. Dengan konsep atau ide desa wisata yang berbeda akan menjadi nilai jual yang menonjol di antara destinasi wisata di daerah lainnya. Pembentukan konsep desa wisata ini dapat semakin tajam jika dipadukan dengan pemetaan wilayah yang dilakukan di awal,”tutur Hutomo.

Jika dipetakan, urai dia, maka terdapat empat tingkatan desa wisata, yaitu : Pertama, Rintisan, Masih berupa potensi dan belum adanya kunjungan wisatawan. Selain itu, sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, dengan tingkat kesadaran masyarakat belum tumbuh.

Kedua, Berkembang, Meski masih berupa potensi, namun sudah mulai dilirik untuk dikembangkan lebih jauh; Ketiga, Maju, Masyarakatnya sudah sadar wisata dengan indikator sudah dapat mengelola usaha pariwisata, termasuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. Wilayahnya juga sudah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk dari manca Negara.

Keempat, Mandiri, Sudah ada inovasi pariwisata dari masyarakat, destinasi wisatanya juga sudah diakui dunia dengan sarana dan prasarana yang terstandarisasi. Selain itu, pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan yang akan mencegah urbanisasi masyarakat desa ke kota.

Pengembangan wisata pedesaan akan mendorong pelestarian alam (bentang alam, persawahan, sungai, danau) yang pada gilirannya akan berdampak mereduksi pemanasan global. Program desa wisata terus tumbuh sebagai pariwisata alternatif diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan masyarakat.

“Saat ini, kita (Kemenparekraf/Baparekraf RI-red) melakukan kolaborasi dengan Pemprov Babel melalui dinas pariwisata provinsi, dan kabupaten/Kota, lembaga keuangan (Bank BRI), Dompet Digital (LinkAja) dan penggiat Desa Wisata untuk melaksanakan kegiatan ini, dengan tujuan membantu para pelaku usaha dan pariwisata ekonomi kreatif memiliki pemahaman terkait informasi metode pembayaran digital nir sentuh, serta sistem pembiayaan perbankan, dan sekaligus sharing pengelolaan Desa Wisata kepada stakeholder  Desa Wisata,”kata Hutomo.

Selain Deputi, turut serta menghadiri kegiatan ini, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf RI, Hanifah Makarim, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga (Disparbudkepora) Babel, Suharto diwakili Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, Firmansyah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Bakri Hauriansyah, Kepala Unit BRI Cabang Tanjung Pandan, Adi Wijaya, Business Development Senior Associate LinkAja Belitung, Imam Syaifullah, Penggiat Desa Wisata Nggelangeran Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Handoko, Kepala Desa Wisata Keciput Belitung, Lubis, dan unsur terkait lainnya.

Kemenparekraf/Baparekraf RI melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi menggelar dua kegiatan sekaligus, di Kabupaten Belitung, Provinsi Babel, yaitu Pertama, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaku Homestay Belitung, Selasa, 22 Juni 2021, dan yang Kedua, Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Desa Wisata Belitung.

Agus Purnama

Fotografer : Firman