UU Ekonomi Kreatif Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

avatar Agus Purnama
Agus Purnama
Agus Purnama
Agus Purnama

Di era transformasi saat ini, struktur perekonomian dunia yang semula berbasis Sumber Daya Alam (SDA) secara perlahan telah mulai berubah menjadi berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi kreatif menduduki posisi strategis dalam mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif harus segera dioptimalkan.

Dalam rangka percepatan dan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif (ekraf) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019.

Indonesia, kini sudah punya UU yang mengatur mengenai perkembangan ekonomi kreatif. Semangatnya bukan untuk membatasi, melainkan untuk memfasilitasi dan melindungi para pelaku ekonomi kreatif. Setidaknya ada tujuh pokok yang menjadi fokus UU tersebut.

Pertama, UU ini mengatur soal ekonomi kreatif dari hulu sampai hilir. Misalnya, aturan pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan pelindungan hasil kreativitas.

Kedua, pemberian insentif kepada pelaku ekonomi. Dalam UU ini diatur proses pemberian insentif baik berbentuk fiskal maupun nonfiskal. Dengan adanya insentif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya yang ditanggung para pelaku usaha sehingga mendorong mereka menghasilkan karya atau produk yang lebih variatif.

Ketiga, UU ini juga mendorong pengembangan kapasitas pelaku industri. Misalnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagai fasilitator pengembangan industri diberikan peran untuk melakukan pelatihan, pembimbingan teknis, pendampingan, dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi dan dunia usaha, serta dilakukannnya standardisasi usaha dan sertifikasi profesi.

Keempat, dibentuknya badan layanan umum sebagai bentuk layanan kepada pelaku ekonomi kreatif yang berada di bawah naungan pemerintah maupun pemerintah daerah. Badan ini bisa memberikan bantuan dan dukungan maksimal untuk perkembangan industri, khususnya bagi pelaku di daerah. Tujuannya agar ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota-kota besar.

Kelima, kekayaan intelektual. UU Ekonomi Kreatif ini melindungi hasil karya intelektual dan mengatur mengenai kekayaan intelektual sebagai jaminan atau kolateral. Hal ini membuat pelaku ekonomi kreatif dengan kekayaan intelektual yang dimilikinya mendapatkan akses pelayanan keuangan dan perbankan. Hak atas kekayaan intelektual secara legal dapat dijadikan jaminan utang bagi lembaga keuangan.

Keenam, ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif. UU ini mengatur ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk infrastruktur fisik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Bukan hanya itu, dengan infrastruktur Palapa Ring yang sudah mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia, pada akhirnya perkembangan ekonomi kreatif dapat lahan subur. Sebab, salah satu syarat ketersediaan akses internet yang cepat dan mudah sudah tersedia.

Ketujuh, dibuatnya Rencana induk ekonomi kreatif (Rindekraf). UU ini mengatur Rindekraf untuk dimasukkan atau menjadi bagian integral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Hal ini juga dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah serta diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang terdiri dari tujuh bab dan 34 pasal ini telah sah dan diharapkan dapat menunjang keberhasilan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan disahkan UU ini, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi nasional diharapkan akan makin terdorong lebih maksimal. Potensi-potensi dari berbagai daerah bisa dikembangkan dan didorong untuk bergerak lebih maju.

Pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang bisa dijadikan jaminan permodalan merupakan salah satu terobosan penting. Tentu saja, dalam hal ini diperlukan keterbukaan dari industri perbankan untuk dapat melihat potensi pengembangan industri ketimbang hanya berkutat dengan syarat-syarat lama yang hanya mengandalkan koleteral fisik.

Dalam hitungan, potensi ekonomi kreatif di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp1.200 triliun. Jika potensi sebesar ini dikelola dengan baik, tentu saja akan memberikan efek yang signifikan.

Indonesia yang kaya kultur, budaya, kuliner, dan kreativitas seni merupakan lahan subur untuk menggaet kesejahteraan. Kekayaan tersebut harus dikelola dan diarahkan, dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, dunia usaha, sektor keuangan, dan masyarakat. (indonesia.go.id : 29 September 2019).

Maksud dan tujuan disahkannya UU Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan pengelolaan ekonomi kreatif yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan. Itu artinya, UU RI Nomor 24 Tahun 2019 telah mengatur segala aspek mengenai ekonomi kreatif dari hulu hingga ke hilir dalam NKRI.

Enam manfaat dari pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Indonesia, yakni : Pertama, Ekonomi kreatif memberikan kontribusi ekonomi kepada negara yang mencakup peningkatan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekspor produk-produk ekonomi kreatif yang berdaya saing kuat berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbasis teknologi informasi dan teknologi; Kedua, Meningkatkan iklim bisnis yang kondusif, karena dengan peningkatan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan pekerjaan baru atau peningkatan lapangan pekerjaan serta akan membawa dampak pada sektor-sektor lainnya yang terkait; Ketiga, Ekonomi kreatif memiliki dampak sosial yang cukup tinggi yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesejahteraan serta peningkatan toleransi sosial; Keempat, Peningkatan inovasi dan kreativitas bangsa; Kelima, Sumber daya terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan kreatifitas; dan yang Keenam, Ekonomi kreatif akan meningkatkan citra atau identitas bangsa.(dpr.go.id:9 Oktober 2019)

Adanya jaminan Pemerintah terhadap sektor ekonomi kreatif akan memberikan multiplier effect yang sangat signifikan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum juga melandai dan adanya disrupsi teknologi berbasis digital.

UU Ekonomi Kreatif menuntut Pemerintah baik pusat hingga Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan seluruh ekosistem ekonomi kreatif di NKRI sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan sekaligus meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Semoga Undang –Undang RI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dapat menguatkan pondasi perekonomian Indonesia yang memiliki beraneka ragam kekayaan warisan budaya yang harus dimanfaatkan menjadi produk-produk unggulan dan sekaligus menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif demi memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan para pendiri NKRI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena sejatinya, UU Ekraf yang telah disahkan Pemerintah ini, sebagai landasan hukum yang fundamental bagi perumusan kebijakan strategis untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif, demi membawa bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif di level dunia.

Dengan kata lain, esensi UU Ekraf hakikinya untuk memperkokoh sektor ekonomi kreatif yang berkualitas  dan berdaya saing global agar mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis : Agus Purnama